Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Authors

  • Muhammad Rasid Pulungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara, Indonesia
  • Indra Syahputra Marpaung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara, Indonesia
  • Edi Epron Sihombing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Graha Nusantara, Indonesia

Keywords:

Patologi birokrasi, pelayanan administrasi kependudukan, kecamatan sayurmatinggi

Abstract

Kurangnya pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi kependudukan dari aparat kecamatan masih jauh dari kata profesional. Seringkali masyarakat yang membutuhkan pelayanan mengalami kendala karena dibiarkan begitu saja tanpa arahan yang jelas. Masyarakat harus bertanya terlebih dahulu untuk meminta pelayanan, tak jarang pula masyarakat harus pulang karena syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap karena tidak ada papan petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang proses, prosedur dan biaya pelayanan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk patologi birokrasi dan upaya mengatasi patologi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan, yang terdiri dari aparat kecamatan dan warga masyarakat dari tiap desa/kelurahan yang ada di kecamatan Sayurmatinggi. Adapun hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai program kegiatan kecamatan. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selembaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitasi yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelakanaan berbagai kegiatan.

Published

2025-07-30